Banjir Belum Tuntas, Isu Fitnah Menggila: Perhatian Publik Terbelah, Nasib Warga Aceh Timur Terancam Terpinggirkan
“Teungku Atchin Geubang
Di tengah krisis banjir yang belum sepenuhnya tertangani di Kabupaten Aceh Timur, ruang publik justru dibanjiri isu fitnah yang menyeret nama Bupati. Arus informasi yang tidak terverifikasi ini dinilai mengaburkan persoalan utama: ribuan warga terdampak masih menunggu kepastian bantuan, pemulihan, dan kehadiran negara.
BansigomDonya | Aceh, Senin, 27 April 2026 – Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Aceh Timur masih menyisakan persoalan serius, mulai dari kerusakan rumah, terganggunya akses ekonomi, hingga ancaman kesehatan di pengungsian. Namun, perhatian publik kini terpecah oleh maraknya isu fitnah yang beredar di media sosial dan ruang-ruang diskusi.
Korban utama adalah masyarakat terdampak banjir—petani, nelayan, dan warga berpenghasilan harian—yang hingga kini masih bergantung pada bantuan. Di sisi lain, nama Bupati Aceh Timur ikut terseret dalam pusaran isu yang belum jelas kebenarannya.
Fenomena ini mencuat dalam beberapa hari terakhir, bersamaan dengan belum meratanya distribusi bantuan di sejumlah wilayah terdampak di Aceh Timur.
Sejumlah pengamat menilai, derasnya isu fitnah berpotensi menjadi distraksi yang mengalihkan fokus publik dari penanganan bencana. Dalam situasi krisis, informasi yang tidak terverifikasi mudah menyebar dan memicu polarisasi, sehingga perhatian terhadap kebutuhan mendesak korban menjadi terpinggirkan.
Dampak paling nyata adalah melemahnya tekanan publik terhadap percepatan penanganan bencana. Ketika diskursus bergeser ke isu-isu sensasional, pengawasan terhadap distribusi bantuan, transparansi anggaran, dan langkah pemulihan menjadi berkurang.
Akibatnya, korban banjir berisiko semakin lama menunggu kejelasan.
Penelusuran di lapangan menunjukkan masih adanya keluhan warga terkait lambatnya bantuan logistik dan belum meratanya pendataan kerugian.
Namun isu-isu tersebut tenggelam oleh perdebatan yang tidak substansial di ruang digital.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah ruang publik sedang diarahkan untuk melupakan masalah utama? Atau justru masyarakat tanpa sadar ikut terseret dalam arus informasi yang mengaburkan fakta?
Dalam situasi bencana, yang dibutuhkan bukan kegaduhan, melainkan fokus dan tanggung jawab bersama.
Publik dituntut lebih kritis dalam menyaring informasi serta tetap mengawal isu utama: pemulihan korban banjir.
Jika perhatian terus terpecah, maka yang paling dirugikan adalah rakyat sendiri. Banjir mungkin akan surut, tetapi jika pengawasan melemah, ketidakadilan bisa menetap lebih lama.(***)
