Massa Aksi Juga Tokoh Masyarakat Aceh Utara Hingga DPR-RI Satu Suara atas Acuhnya Pusat pada Aceh, TA Khalid; Apa Perlu Rakyat Aceh Mengundang Belanda lagi Memperbaiki Irigasi itu ?
Aceh Utara – Tokoh masyarakat H.Muhammad Yusuf Hasan bersama para masyarakat petani menggugat dalam satu barisan massa aksi menggelar unjuk rasa demonstrasi di depan gedung Bupati Aceh Utara, mereka mendesak untuk diterima petisi yang berisikan tuntutan seputar penyelesaian Proyek Bendungan Irigasi Krueng Pase yang terlantar selama tiga tahun. Lhoksukon, Senin, 4/9/2023.
Tokoh Masyarakat Aceh Utara, H. Muhammad Yusuf Hasan mengutarakan perihal Pemerintah Pusat yang sepertinya Acuh atas persoalan mangkraknya Irigasi krungpase di Aceh Utara, ” Pemerintah Pusat meusiblah mata han dingieng Geutanyoe Aceh(Pemerintah Pusat Jangankan sebelah matapun tidak mau perduli terhadap kita rakyat Aceh).”Sebut H. Muhammad Yusuf Hasan lewat telepon selulernya kepada AliansiMedia.com, Senin malam.
Sementara di video yang beredar luas, DPR-RI dari komisi IV, TA Khalid tampak dalam tayangan video itu di dalam Gedung DPR-RI di ruang sidang, juga ikut menyuarakan perihal yang sama di saat bertepatan sedang berlangsungnya aksi demontrasi tersebut.
Secara bersamaan dalam satu suara menyatakan sikap kepada pemerintah pusat yang dianggap acuh atas persoalan mangkraknya proyek krung Pase Aceh Utara.
Hal itu dilakukan secara bersamaan karena dianggap sangat penting, keberlangsungan para petani agar dapat kembali memfungsikan kembali lahan sawah mereka yang sudah tiga tahun tidak bisa menanam padi, akibat tidak ada pengairan kesawah masyarakat, di 9 Kecamatan di Aceh Utara.
Di dalam ruang sidang DPR-RI, TA Khalid menyampaikan perihal sedang berlangsung demo di Aceh, perihal mangkraknya proyek irigasi krungpase, yang mengakibatkan terlantarnya sawah seluas 8922 hektar.
“Akibat mangkraknya Irigasi krung Pase, yang mestinya mengairi sawah seluas 8922 hektar, itu mengakibatkan para petani sudah tidak bisa turun ke sawah sekitar 2 tahun,” Ujar TA Khalid.
TA Khalid juga mendesak Kementerian Pertanian agar menyurati Kementerian PUPR. “karena Masyarakat tidak tahu perihal pembangunan irigasi itu poksinya Menteri PUPR bukan poksinya Kementerian Pertanian,” imbuhnya, disebutkan lagi, ” jangan seolah-olah kami dikomisi IV tidak bekerja, karena yang selalu ditelfon saya, waktu kita bimtek pernah membawa Pak Ramanto yang turut kelokasi melihat sawah, dan dalam forum masyarakat saat bimtek itu ada yang menyampaikan, bahwa Irigasi Krung Pase dibangun waktu masa Penjajahan Belanda, sejak Belanda hengkang setelah Indonesia merdeka, irigasi itu tidak pernah diperbaiki, sebut masyarakat dalam bimtek itu.” ucap TA Khalid di ruang sidang DPR-RI saat sedang berlangsung aksi demontrasi di Aceh.
Tambah TA Khalid, “dalam bimtek itu, Peserta bimtek bilang, Pak Ramanto, tolong sampaikan ke kementerian, tolong sampaikan ke pemerintah pusat, bahwa Irigasi itu dibangun masa Belanda, sejak Belanda tidak ada lagi di Aceh, Irigasi itu tidak pernah di perbaiki, apa perlu rakyat Aceh mengundang Belanda lagi memperbaiki irigasi itu?” Ujar TA Khalid yang terdengar langsung distop oleh Pimpinan sidang.
Sementara Koordinator aksi, Misbahuddin Ilyas dalam orasi menyampaikan permintaan petani dalam bentuk petisi yang diserahkan ke perwakilan Pj. Bupati Aceh Utara. Mereka juga sempat meminta Pj.Bupati turun langsung menjumpai masa aksi.
Misbahuddin Ilyas dalam orasinya, juga menyampaikan tiga tuntutan yang disampaikan kepada Pj.Bupati Aceh Utara. Pertama,Pemerintah pusat segera melakukan penyelesaian pembangunan bendungan Krueng Pase. Kedua, mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kompensasi pengganti kerugian kepada petani yang berdampak di sembilan kecamatan. Ketiga, mendorong pemerintah untuk transparan dalam melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan bendungan Krueng Pase.
Dilansir Waspada. Dalam aksi demontrasi juga dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan petani untuk meminta Pemkab Aceh Utara, agar mendorong pemerintah pusat segera melanjutkan pembangunan proyek Bendungan Irigasi Krueng Pase yang terlantar. Diantaranya, pertemuan di lokasi bendung Gampong Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia. Selain itu juga pertemuan di Kantor Kecamatan Nibong, dalam pertemuan Pemkab Aceh Utara bersama tokoh masyarakat di Gunong Salak.”Bahkan terakhir pertemuan para tokoh masyarakat Aceh Utara bersama Asisten II Sekdakab Aceh Utara di Oproom Kantor pada Selasa 16 Mei 2023,” jelas Koordinator aksi demo.
Meskipun para tokoh masyarakat telah mendesak Pemkab Aceh Utara untuk penyelesaian bendung Krueng Pase melalui pertemuan-pertemuan tersebut, namun sampai sekarang proyek masih terlantar. Sehingga mereka kecewa dan mendesak bertemu langsung dengan Pj.bupati.
Asisten II Sekdakab Aceh Utara Ir. Risawan Bentara, berusaha menjumpai para pendemo, namun warga menolak. Karena pada Mei lalu, tokoh masyarakat telah menyampaikan tuntuan petani kepada Asisten II tersebut, namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil.
“Kami ingin berjumpa langsung dengan Bapak Pj.Bupati, kami sangat ingin menyampaikan langsung keluhan kami,” ujar salah seorang peserta demo melalui pengeras suara. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi. Sejumlah perwakilan pendemo diminta bertemu bupati, namun mereka menolak karena ingin berjumpa langsung.
Tawarkan Solusi
Dalam pertemuan antara tokoh masyarakat kawasan Bendung Krueng Pase bersama Pemkab Aceh Utara beberapa waktu lalu, warga telah menyampaikan beberapa solusi. Diantaranya, H.M.Yusuf Hasan dari Kecamatan Samudera meminta, pemutusan kontrak proyek Bendung Krueng Pase dengan PT.RJ jangan sampai mengakibatkan petani semakin lama menunggu suplai air irigasi. Pemerintah pusat harus segera mencari solusi. “Harus segera dilanjutkan, kalau perlu dikerjakan TNI melalui Yon Zipur, sehingga petani segera mendapat air irigasi,” jelas Yusuf Hasan yang turun langsung bersama peserta demo.
Dia juga mengharapkan, Pemerintah Aceh juga dapat meninjau langsung ke lokasi Bendung Krueng Pase. Pemerintah Aceh dapat merima langsung harapan masyarakat, sehingga bisa mencari solusi untuk kepentingan para petani.
Selain itu, sebelumnya tokoh masyarakat Aceh Utara asal Syamtalira Aron, Terpiadi A Majid juga telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait proyek Krueng Pase yang terlantar. Dalam surat tersebut dijelaskan, Bendungan ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1931 ketika Indonesia belum merdeka, dengan memafaatkan sumber air dari sungai Krueng Pase. Irigasi Krueng Pase ini melayani mencapai 8922 Ha sawah, yang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 merupakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah pusat (<3000 Ha.). Areal yang diairi oleh irigasi ini meliputi 9 Kecamatan yang berada dalam wilayah 8 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan satu Kecamatan di Kota Lhokseumawe.
Saat ini akibat gagal panen yang terus menerus karena ketiadaan air irigasi mengakibatkan masyarakat di 9 Kecamatan yaitu Kec. Meurah Mulia, Kec. Samudera, Kec. Tanah Pasir, Kec. Syamtalira Aron, Kec. Nibong, Kec. Tanah Luas, Kec. Matangkuli, Kec. Syamtalira Bayu di wilayah Aceh Utara dan Kec. Blang Mangat di wilayah Kota Lhokseumawe sudah mulai terancam kelaparan.(**)
Waspada/Tim
