Dugaan Korupsi Rp500 Miliar di Badan Gizi Nasional: Proyek Laptop dan Jaringan Disorot, KPK Didesak Bertindak
Jakarta, 18 April 2026 — Dugaan skandal korupsi kembali mengguncang lembaga pemerintah. Kali ini, sorotan mengarah ke Badan Gizi Nasional (BGN), institusi yang relatif baru namun kini diterpa isu serius terkait pengadaan laptop dan pembangunan jaringan bernilai ratusan miliar rupiah.
Informasi yang dihimpun dari sumber internal menyebutkan, proyek dengan pagu anggaran Rp1,2 triliun itu diduga direkayasa untuk menghindari pengawasan.
Anggaran tersebut dipecah menjadi dua bagian utama, yakni Rp500 miliar untuk pembangunan jaringan dan Rp300 miliar untuk pengadaan laptop. Dari total itu, sekitar Rp800 miliar telah digunakan.
Keanehan mencuat pada proyek pembangunan jaringan. Secara teknis, biaya riil pekerjaan tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp100 miliar. Namun, sisa anggaran hingga Rp400 miliar disebut dialokasikan sebagai “honor pengerjaan”, angka yang dinilai tidak wajar dan berpotensi menimbulkan kerugian negara besar.
Sorotan juga tertuju pada keterlibatan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai pelaksana proyek. Publik mempertanyakan kapasitas perusahaan tersebut dalam mengerjakan proyek teknologi informasi, mengingat bisnis utamanya adalah percetakan uang dan dokumen sekuriti.
Nama Kepala BGN, Dadan Hindayana, turut disebut dalam pusaran dugaan ini bersama tim pengadaan barang dan jasa. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak BGN terkait tudingan tersebut.
Di tengah mencuatnya kasus ini, perhatian publik sempat teralihkan oleh polemik pengadaan sepeda motor dengan spesifikasi tinggi di lingkungan BGN.
Namun, sejumlah pihak menilai isu tersebut justru menjadi pengalih perhatian dari dugaan korupsi yang lebih besar.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melontarkan kritik keras. Ia menyebut dugaan praktik tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Ini perampokan uang negara yang terang-terangan. Lembaga yang seharusnya mengurus gizi rakyat justru diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan segelintir pihak,” ujar Wilson dalam keterangan persnya.
Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas. Menurutnya, potensi kerugian negara dalam kasus ini bisa mencapai Rp500 miliar.
Sejumlah pengamat menilai kasus ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola birokrasi dan pengawasan anggaran. Dugaan manipulasi proyek serta penunjukan pelaksana yang tidak sesuai kompetensi memperkuat indikasi adanya pelanggaran sistemik.
Jika terbukti, skandal ini bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hingga saat ini, desakan agar dilakukan audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan investigasi oleh KPK terus menguat. Publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di sektor pengadaan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.(TIM)
