Soekarno dan Next Presiden Indonesia, Rakyat Aceh Akankah Salah Ketiga Kali?

Naskah asli

 

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (Good Fathers)

 

Proses kelahiran presiden Republik Indonesia beberapa diantaranya selalu berkait dengan Aceh.

 

Diantara mereka ada yang keterkaitannya dalam berbagai hal terutama berkait dengan tanah dan politik, ada yang sebelum menjadi presiden memang berdomisili di Aceh sebagaimana Joko Widodo yang menjadi karyawan di PT. KKA dan lama tinggal bersama keluarga di Bener Meriah.

 

Kemudian SBY juga berkaitan dengan proses penyelesaian konflik Aceh yang kemudian menjadi presiden dan menyempurnakan perdamaian di Aceh setelah menjadi Presiden Republik Indonesia.

 

Tiga Calon Presiden berikutnya yang sedang di endors oleh partai politik adalah Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

 

Meski nama Ganjar Pranowo tidak dikenal luas sebagaimana di provinsi lain karena efek opini dan image partai PDIP yang agak buram dimasyarakat Aceh, sehingga masyarakat tidak melirik ke partai merah tersebut.

 

Padahal dari warna bendera kebanyakan masyarakat Aceh lebih menyukai warna merah. Kemudian dari tiga calon presiden tersebut hannya Ganjar Pranowo yang pernah melewati masa kecilnya di Aceh yakni di Kabupaten Gayo Lues wilayah Gajah Putih.

 

Tetapi sejarah ini tidak banyak menyedot perhatian masyarakat Aceh karena merasa asing dengan partai politiknya.

 

Padahal prinsip masyarakat Aceh sangat bergantung pada opini sentimen politik yang di miliki secara datar. Kenapa?

 

Pertama, karena PDIP adalah partai yang menampung aspirasi semua elemen masyarakat sesuai dengan nama dan arah perjuangannya. Lalu apa yang menjadi masalah sehingga image pada masyarakat terlalu berpengaruh dalam politik mereka.

 

Ada tercium elemen politik bahwa PDIP juga memelihara aspirasi komunis, yang merupakan ideologi yang pernah dianut oleh partai PKI hingga tahun 1965 yang menodai politik bangsa Indonesia dalam skenario pembunuhan Dewan Jenderal. Dimana masa itu presiden Indonesia adalah Ir. Soekarno yang merupakan Ayah Kandung Megawati Soekarno Putri presiden ke lima dan sekaligus Ketua Umum DPP partai PDIP hingga saat ini. Kemudian Megawati juga yang berkuasa atas pelahiran seorang calon presiden Ganjar Pranowo yang di harap dan didesak oleh masyarakat karena dengan keunggulan dalam hampir semua survey calon presiden karena kepemimpinannya sebagai Gubernur di Provinsi Jawa Tengah selama hampir dua periode.

 

Sebenarnya issu komunis ini terlalu berlebihan dalam masyarakat Aceh yang menganggap komunis sebagai najis dan menjijikkan. Padahal pemahaman tentang komunis yang disalah tafsirkan dalam hukum agama Islam dan memposisikan komunis sebagai atheis atau tidak beragama.

 

Pemahaman masyarakat tentang komunis yang kabur karena kebencian pada image yang bertentangan dengan agama menjadi begitu fatal dalam politik di Aceh, padahal terhadap ideology liberalispun masyarakat secara umum masih kabur dalam pemahamannya dan menganggapnya sebagai musuh karena diwakili oleh Amerika Serikat yang diposisikan sebagai negara adikuasa yang membackup bangsa Israel yang memerangi Palestina.

 

Kedua, Persepsi masyarakat tentang keterlibatan Soekarno dalam PKI menjadi alasan selanjutnya yang menambah image semakin menjadi, bahwa Soekarno dan juga Megawati sebagai bahagian dari keluarga yang memelihara komunis di negara ini.

 

Jika saja masyarakat mencoba mengetahui yang sesungguhnya dalam politik yang normatif maka saya yakin pastilah semua itu akan berbalik dengan sendirinya.

 

Dalam kacamata politik sesungguhnya perlu di ingat bahwa Indonesia adalah negara non blok dan bahkan saat Soekarno sebagai presiden justru Indonesia adalah pemimpin negara-negara non blok yaitu berada diantara blok Barat yang dipimpin Amerika dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet.

 

Jelaslah posisi politik luar negeri dalam dunia Internasional dimasa Soekarno berada ditengah yang bebas menjalin hubungan ke seluruh  negara di dunia baik terhadap bersikap pada kedua negara adidaya tersebut secara netral.

 

Hal ini juga perlu disyukuri oleh masyarakat Indonesia yang baru merdeka karena benar-benar menjadi negara yang sangat merdeka dan berdaulat yang bisa menyamakan bahunya dengan bangsa-bangsa dan negara kuat lain di dunia.

 

Lalu, apakah Soekarno masa itu terlibat dalam organisasi politik PKI? Tentu yang berpikir dalam soal keterlibatan dan ketidakterlibatan dalam PKI adalah mereka yang salah berpikir.

 

Kenapa? Sebagai kepala negara dan pemimpin negara yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia adalah sangat naif bila Soekarno diharuskan bersikap tidak mau tahu dan memposisikan rakyat Indonesia yang tergabung dalam salah satu organisasi politik berada dalam tanah kekuasaan pemerintahannya.

 

Berikutnya dimanakah posisi presiden Soekarno? Tentunya sebagai presiden maka pemimpin negara adalah pelindung semua partai politik yang disahkan oleh lembaga kehakiman Indonesia.

 

Setelah saya menjelaskan posisi politik seperti ini, apakah pantas kita mempertanyakan Soekarno sebagai presiden dalam organisasi politik partai di Indonesia masa itu?

 

Apakah wajar presiden Soekarno memerangi sebahagian dari anggota masyarakatnya yang bergabung dalam partai politik diseluruh wilayah negaranya?

 

Tentu semua rakyat yang cerdas dalam berpikir pasti memposisikan Soekarno sebagai kepala pemerintahan dan negara, dalam persepsi sebagai pemimpin rakyat, apakah ia seorang pemimpin yang adil atau seorang presiden yang tidak adil terhadap rakyatnya.

 

Karena posisi tersebut dalam semua ideologi politik, diatara semua suku dan bangsa dalam rakyat Indonesia maka Soekarno tidak hanya disebut sebagai pemimpin tetapi dikenal sebagai pemimpin besar bangsa Indonesia.

 

Karena itu maka kesimpulannya adalah ; hanya orang yang berpikir terbelakanglah yang mempertanyakan Ir. Soekarno terlibat atau tidak terlibat dalam organisasi politik Partai PKI. Dengan kata lain bahwa yang berpikir seperti itu adalah warga megara yang buta dalam politik.

 

Ketiga, Penyerahan kedaulatan Aceh kedalam negara Republik Indonesia, masih merupakan image politik sepanjang masa yang menyudutkan Soekarno sebagai tokoh yang diyakini oleh sebahagian besar masyarakat Aceh sebagai sosok yang merebut dan mencaplok Aceh kedalam Indonesia.

 

Padahal penyerahan Aceh ke dalam wilayah teritorial Indonesia adalah dilakukan secara resmi oleh yang mewakili kedaulatan rakyat Aceh yakni Gubernur Jenderal Mohd Daud Beureueh yang juga seorang ulama Aceh.

 

Penggabungan wilayah Aceh kedalam Indonesia dilakukan atas kesukarelaaan politik yang mempertaruhkan penggabungan wilayah nusantara untuk bersatu dan menjadi sebuah negara yang kuat di Asia yang diberi nama Indonesia.

 

Dalam hal ini kita tidak mengkaji soal munculnya ketidakpuasan tokoh dan rakyat. Tetapi yang perlu di garis bawahi bahwa tidak benar Soekarno telah merayu dan menipu rakyat Aceh untuk perampasan wilayah kedaulatan Aceh untuk Indonesia.

 

Lalu yang pantas di pertanyakan adalah bagaimana kebutuhan politik bernegara terhadap masa depan rakyat Aceh pada saat itu setelah terbiarkan dalam dalam bekas negara kesultanan di nusantara dimana sebahagian besar bergabung dalam negara merdeka yaitu Republik Indonesia karena adanya seorang pemimpin rakyat yang saat itu dikenal memiliki keberanian, kemampuan dan pengetahuan kepemimpinan negara diatas rata-rata warga masyarakat nusantara lainnya dalam menghadapi penjajahan bangsa asing.

 

Dengan penjelasan ini maka masyarakat yang berpikir dalam politik dan bernegara sudah seharusnya meninggalkan cara-cara berpikir dalam batasan sentimen politik, karena ilmu politik dan ilmu negara tidak bisa sebatas menduga dan mempersepsi tanpa fakta, data dan logika.

 

Karena apa? Tentu saja karena  keputusan-keputusan politik sejak dulu hingga sekarang adalah keputusan yang dilahirkan dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang baik pertimbangan psikologis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan historis dan pertimbangan masa depan rakyat yang dipimpin.

 

Setidaknya beberapa hal ini menjadi lebih clear dalam stagnasi politik rakyat Aceh dan informasi ini dapat meluruskan cara pikir dalam politik agar masyarakat tidak meraba-raba dengan persepsi yang keliru dalam memandang pemilihan presiden Republik Indonesia.

 

Saya hanya mengajak kita berpikir secara rasional dalam politik agar pikiran-pikiran rakyat tidak dibebani dengan politik yang menyeret faktor-faktor lain sebagaimana yang penulis terangkan.

 

Karena kabur dalam melihat masalah politik, tentu saja membangun image yang menyeret warga negara yang tidak berdosa dengan rakyat Aceh sebagaimana calon presiden Republik Indonesia dimasa depan.

 

Perlu diingat bahwa presiden Indonesia akan dapat menentukan hak dan kewajiban warga negara diseluruh nusantara selama kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan presiden yang terpilihlah yang melaksanakan pemerintahan serta mempengaruhi pembangunan rakyat Aceh dimasa depan.

 

Hal lain yang paling urgen harus dipahami oleh rakyat Aceh bahwa bukan presiden yang kita pilih namun tidak dipilih secara dominan oleh masyarakat Indonesia yang akan menjadi presiden Indonesia. Sebaliknya meski kita tidak memilihnya namun dominan dipilih oleh masyarakat lain seluruh Indonesia maka calon itulah yang menjadi presiden Indonesia yang akan datang.

 

Semoga jumlah pemilih Aceh yang berkisar antara empat atau lima juta suara dapat menentukan calon presiden yang tepat dan dominan dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dalam sikap politik sebagaimana masa lalu, dimana kita hanya memberi kontribusi suara kepada calon presiden yang selalu belum terpilih sebagai presiden selama sepuluh tahun terakhir ini.

 

Karena itu marilah kita lakukan evaluasi politik rakyat Aceh, sehingga kita tidak dibawa arus politik yang mengandalkan emosional semata untuk pembangunan rakyat serta perubahan nasib rakyat Aceh butuh kecerdasan dalam memilih pemimpin negara, karena dialah yang akan menjadi kordinator pembuat kebijakan publik dalam wilayah negara ini di desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi manapun kita berada.

 

Bagi masyarakat yang belum memiliki informasi yang memadai sesungguhnya warga negara berhak tahu imformasi dan pemahaman tentang calon pemimpin negaranya. Karena itu sudah sepantasnya mempertanyakan kepada tokoh dan para politisi yang mumpuni atau memiliki pengetahuan politik dan kepemimpinan negara bukan sebatas mengikuti arus yang membuat kita mengulang kesalahan yang sama atau jatuh kelubang yang sama berulangkali. Semoga perubahan menjadi milik rakyat Aceh yang selalu mau berpikir dimasa depan.

 

Salam

 

Penulis adalah Seorang Bapak yang Baik dan pemimpin politik non party berdomisili di Aceh