Aktivis Perempuan Kecam Wali Kota Banda Aceh: Anggaran Rp10 Miliar Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat
BANDA ACEH — Ahad, 26 April 2026 | Kritik tajam dilayangkan aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, terhadap kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, terutama kelompok marginal, di tengah tekanan fiskal dan situasi bencana di sejumlah wilayah Aceh.
Dalam pernyataan yang disampaikan, Yulindawati menyoroti penggunaan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang dianggap tidak tepat sasaran.
Ia menyinggung pelaksanaan perayaan ulang tahun kota yang disebut menghabiskan anggaran hingga Rp10 miliar.
“Kami melihat adanya ketidaktepatan prioritas.
Saat masyarakat di beberapa daerah sedang menghadapi bencana, pemerintah kota justru menggelar kegiatan seremonial yang minim dampak bagi masyarakat luas,” ujar Yulindawati.
Ia menilai kegiatan tersebut lebih bersifat simbolik dan eksklusif, tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Selain itu, Yulindawati juga mengungkap dugaan bahwa fokus Pemerintah Kota Banda Aceh lebih diarahkan pada pencitraan di media sosial.
Ia menyebut adanya informasi terkait perekrutan sekitar 40 konten kreator dengan honor mencapai Rp7 juta per orang untuk membangun citra kepala daerah.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan peningkatan anggaran pokok pikiran (pokir) Dewan Kota Banda Aceh yang disebut melonjak dari Rp40 miliar menjadi Rp89 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Yulindawati juga mengungkap informasi yang berkembang di internal pemerintah kota terkait keterbatasan anggaran di sejumlah dinas.
Ia menyebut beberapa instansi bahkan kesulitan menjalankan program hingga harus menggunakan dana pribadi untuk kebutuhan operasional seperti alat tulis kantor (ATK).
“Di tengah kondisi keuangan yang tidak stabil, pemerintah justru lebih banyak melakukan perjalanan dinas dan menggelar berbagai kegiatan hiburan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia turut menyinggung frekuensi perjalanan dinas Wali Kota, termasuk ke luar negeri, yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pengawasan lebih lanjut.
Atas berbagai persoalan tersebut, Yulindawati meminta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Kami meminta pemerintah pusat tidak menutup mata. Harus ada evaluasi serius agar arah kebijakan lebih berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yulindawati juga mengajak alim ulama, seniman, dan budayawan di Aceh untuk tidak tinggal diam. Ia mendorong semua pihak turut mengawal jalannya pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(**)
